Sementara itu, Humas Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Garut, Evi Hartaz Alvian mengatakan, kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar telah terjadi.
"Apa yang terjadi di masyarakat memang faktanya demikian. Jika masyarakat merasa cukup, berarti pasokan memang aman. Namun apabila masyarakat merasa kurang dan muncul antrean di mana-mana, berarti memang kurang," kata Humas Hiswana Migas Garut kepada MNC Portal Indonesia (MPI).
Namun Evi enggan menyebut detail berapa pengurangan kuota pasokan Pertalite dan Biosolar di Garut. Sebab, pihak yang berwenang untuk menyampaikan hal tersebut adalah pemerintah selaku pemegang kebijakan.
"Kami memiliki data terkait berapa kuota yang dimiliki Garut, termasuk mengenai berapa jumlah sebelum dan sesudah pengurangan ini dilakukan. Namun kami tak bisa menyampaikan kepada publik karena masalah itu menjadi domain dari pemerintah selaku pemegang kebijakan serta yang mengajukan usulan ke pusat," ujarnya.
Evi Hartaz Alvian menuturkan Hiswana Migas hanya berperan dalam penyaluran BBM dan bahan bakar berupa gas elpiji ke masyarakat. "Kami juga hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jika ditanya, kami juga sebenarnya sependapat dengan masyarakat, ingin agar BBM ini banyak tersedia. Akan tetapi kami juga harus mematuhi apa yang ditetapkan, yakni menyalurkan dan memastikan ketersediannya," tutur Evi Hartaz Alvian.
Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut Erwin Rianto Nugraha, mengatakan setiap tahun pihaknya hanya mengusulkan BBM subsidi kepada pemerintah pusat. "Kami hanya mengusulkan ke pusat itu untuk BBM subsidi, untuk non subsidi tidak," kata Erwin.
Dia menyatakan, BBM yang diusulkan Pemkab Garut hanyalah jenis Biolar. "Yang terjadi saat ini (pasokan BBM bersubsidi) memang sedang dibatasi oleh pusat," ujar Erwin.