Untuk itu dirinya meminta kepada pihak Banggar DPRD KBB dan TAPD agar memprioritaskan pengadaan armada truk sampah di APBD perubahan 2023. Misalnya dengan mengalokasikan Rp2,5 miliar dan itu cukup untuk pengadaan lima truk baru. Mengingat pengangkutan sampah adalah pelayanan dasar dan penting di masyarakat.
"Kondisi sekarang sangat jauh dari ideal, ini harus jadi fokus perhatian TAPD dan Banggar di DPRD. Adanya penambahan truk juga berpotensi menambah PAD dari sektor retribusi sampah, karena satu truk bisa menghasilkan PAD Rp100 juta per tahun," ujarnya.
Apung melanjutkan, saat ini permintaan kerja sama pengangkutan sampah di masyarakat terus meningkat seiring hadirnya permukiman dan perumahan baru. Namun semua ditolak karena kalaupun diterima maka tidak akan terlayani oleh armada truk yang ada. Itu tentunya berdampak kepada PAD dari retribusi sampah yang tidak mengalami peningkatan.
"Urusan sampah ini kalau tidak terangkut atau terlambat saja langsung disorot. Makanya armada yang ada kita prioritaskan pengangkutan yang sudah kerja sama. Kalau pengajuan pengangkutan baru, belum sanggup karena takutnya tidak terangkut dan kita disalahkan," ucapnya.