Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, berdasarkan laporan dari Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Dofiri, provinsi yang dipimpinnya menjadi provinsi yang paling banyak memiliki pos penyakatan yang jumlah totalnya mencapai 158 pos baik di tol, jalur nasional, maupun arteri.
"Tadi Pak Kapolda sudah melaporkan, dari 300-an pos penyekatan se-Republik Indonesia, setengahnya itu ada di Jawa Barat. Terdiri dari 20-an pos penyekatan di jalan tol, nasional, sisanya 130-an di jalan lokal arteri melibatkan polsek terkait," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga kembali menegaskan bahwa mudik lokal di wilayah aglomerasi juga dilarang. Dia menyatakan, mobilitas di wilayah aglomerasi hanya diperkenankan untuk kegiatan yang bersifat produktif.
"Sudah diputuskan, aglomerasi itu diizinkan hanya kegiatan produktivitas. Orang tinggal di Cimahi kerja di Bandung tidak akan dirazia, tidak akan disekat. Tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mudik," katanya.
Menurut Kang Emil, guna mengetahui pengendara hendak mudik atau berkegiatan di wilayah aglomerasi, petugas gabungan akan melakukan pemilahan. Pengendara yang terlihat hendak mudik atau terbukti akan mudik dipastikan bakal diminta kembali ke daerah asal.
"Mudik intinya dilarang tidak ada istilah mudik lokal, kita koreksi semua jenis mudik di aglomerasi di inter-aglomerasi, inter-kota, inter-provinsi juga dilarang," ucapnya.