BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi berkomitmen untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih (KPM). Salah satu langkah konkret yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni menanggung biaya pembuatan akta notaris bagi koperasi desa.
“Kepala Desa gak usah pusing soal biaya akta notaris Rp14 miliar, buat Pemprov Jabar bukan masalah besar,” ujar Dedi saat memberikan sambutan di Kegiatan Sosialisasi KPM di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, legalitas koperasi merupakan fondasi awal untuk membangun sistem ekonomi desa yang kuat. Sebab itu, pemerintah daerah harus hadir membantu dari sisi pembiayaan administrasi.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya sistem transaksi di koperasi.
Dia menegaskan seluruh dana desa dan aktivitas keuangan koperasi harus dilakukan secara digital guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi.