BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyerahkan keputusan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka kepada pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Hal ini disampaikan menyusul larangan KBM tatap muka selama penerapan PSBB di Pulau Jawa dan Bali, termasuk Provinsi Jabar pada 11-25 Januari 2021.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wahyu Wijaya mengatakan, Pemprov Jabar hanya menyiapkan prosedur dan fasilitas jika kebijakan KBM tatap muka, khususnya bagi SMA/SMK di Jabar, jadi dilaksanakan.
"Jadi, sebetulnya kami hanya menyiapkan dari sisi prosedur dan sarana prasarana. Tapi ketika tidak diizinkan oleh pemerintah daerah atau orang tua, ya udah (tidak dibuka)," kata Wahyu, Kamis (7/1/2020).
Wahyu mengemukakan, Disdik Jabar masih mempelajari kebijakan PSBB yang bakal diterapkan di Provinsi Jabar, khususnya di delapan kabupaten dan kota sesuai intruksi pemerintah pusat.
"Kami pelajari dulu ya karena yang kami pahami, di dalam instruksi itu yang termasuk di Jabar itu hanya delapan (kabupaten/kota)," ujarnya.