Bahkan, Bambang menyebutkan, ada 6 klaster untuk mengaktualisasikan digitalisasi infrastruktur di Kota Bandung. Di antaranya smart government, branding, economy, living, society, dan environment.
"Semua sudah by digital, artinya PR kita tinggal menyelaraskan sistem informasi yang sudah kita bangun. Harus dielaborasikan antara infrastruktur pendapatan dan belanja," tuturnya.
Dia menyatakan, pendapat asli daerah (PAD) Kota Bandung sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dengan adanya penyelarasan berbagai macam infrastruktur pendapatan, maka akan lebih transparan, terukur, dan memudahkan pelayanan publik.
"Kita punya sistem informasi untuk memudahkan menyusun program yang implikasinya penggunaan PAD yang efektif dan efisien," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyebutkan, hasil championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 tingkat kota, Kota Bandung mendapatkan skor 81,26 berada di peringkat 8 se Jawa-Bali tingkat kota.
"Dari 28 Pemda di Jabar, Kota Bandung berada di peringkat 8. Ini naik dari tahun 2022 peringkat 12. Naik 14,45 poin," kata Iskandar.
Di tingkat Jawa Barat, progul Kota Bandung dan Kota Bogor tercatat masuk dalam 10 besar dari 69 kota. Mayoritas penilaiannya sudah baik dan di atas rata-rata nasional.