Soni Bachtiar menyatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar. "Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun," ujar Soni.
Karena itu, tutur Soni, Dinsos Kota Bandung akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tentu dari by name dan by address akan kami lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran," tutur dia.
Soni Bachtiar mengakui ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan. Apalagi kondisi masyarakat terkait persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS," ucap Soni.
Kadinsos menyatakan, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK. "Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48," ujar dia.