Selain itu pihaknya juga menuntut pemeriksaan atas dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dan penyelenggaraan Bupati Cup menjadi HK Cup dengan menelan biaya APBD Rp1,6 miliar.
Serta dugaan praktik jual beli jabatan Sekda dan protes rotasi mutasi pejabat KBB, rekap visi misi bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD berjumlah Rp206 miliar, serta dugaan praktik gratifikasi, dan KKN dalam berbagai proyek pembangunan di KBB.
Aparat penegak hukum dan KPK harus mengusut tuntas semua dugaan praktik KKN di KBB.
Yacob Anwar Lewi yang juga tokoh dan saksi pemekaran KBB mengaku sangat sedih melihat kondisi KBB saat ini yang tidak terurus secara proporsional dan profesional.
"Kami juga meminta ke Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk membantu masyarakat KBB atas munculnya berbagai kasus yang ada di KBB," ujar Yacob Anwar Lewi.
Sebelumnya terkait pelaporan ke KPK, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berpendapat bahwa pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.
"Perlu saya sampaikan, pelaporan ke KPK itu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Ini bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan," kata Bupati Bandung Barat.