Sementara itu, Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat Dian Rahadian, menyatakan, legalitas formal yang dipersoalkan salah satu DPP KNPI tidak relevan karena organisasi di tingkat pusat itu terpecah menjadi empat. "Sudah tidak ada relevansinya karena DPP-nya banyak," kata Dian.
Persyaratan administrasi Musda KNPI Jawa Barat 2021 ini, ujar Dian, sudah ditempuh dan sesuai AD/ART. Hal inipun dibenarkan Wakil Ketua Umum DPP KNPI versi ketua umum Ketua Rumah Kita Suryawan memastikan bersama seluruh OKP siap menyukseskan musda KNPI Jabar. "Kami solid untuk mendukung musda sekarang," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP KNPI (versi kongres Borobudur 2018), Pamriadi menuturkan, mendukung pelaksanaan Musda KNPI Jawa Barat. Dia memastikan merestui kegiatan itu karena sesuai dengan AD/ART.
"DPP KNPI, kami punya SK Kemenkumham. Kami memastikan musda ini legal dan sah. Ketua umum kami akan hadir beserta unsur DPP lainnya," tutur Pamriadi.