"Mereka kan sudah berapa bulan pasti rugi, tidak ada yang beli. Sementara tanggungan kehidupan mereka kan pasti punya anak dan istri dan kewajiban yang lain, anak sekolah, ini dilematisnya. kebijakan PPKM itu kan kebijakan pusat ya, nah pemda itu baik provinsi maupun kabupaten dan kota kan gak bisa apa-apa karena itu instruksi harus dilaksanakan, itu dilema," ujarnya.
Dengan kondisi dilematis tersebut, kata Rafani, MUI Jabar berharap pemerintah bersikap bijak dan cermat dalam menentukan kebijakan, misalnya dengan tidak memukul rata kebijakan yang dicanangkan. Wilayah yang tidak berstatus zona merah, kata Rafani, seharusnya diberi sejumlah relaksasi atau kelonggaran aturan.
"Ini bagi pemerintah, pemerintah ini juga jangan menutup mata. Ini kasus bukan kecil menurut saya. Ini kalau sampai terjadi bunuh diri kemarin itu, ini luar biasa. Jadi, pemerintah jangan tutup mata. Kalau mengeluarkan kebijakan itu cobalah yang cermat dan yang bijak, dalam artian begini, kondisi ini kan gak sama," katanya.
Sebelumnya diberitakan, diduga gara-gara PPKM terus diperpanjang, seorang pengurus yang juga Ketua Harian AKAR Jabar berinisial GB melakukan percobaan bunuh diri di depan gerbang Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (4/8/2021).
Percobaan bunuh diri GB diduga akibat PPKM Darurat. Hal itu didasarkan pada pesan voice note yang disampaikan GB kepada wartawan di mana dia menyayangkan masih adanya PPKM, sementara para pengusaha kafe dan restoran sudah sangat berat.