Dia menambahkan, FSN Bandung Raya juga menuntut Atalia agar menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny. Pernyataan Atalia dianggap melukai perasaan umat dan keluarga yang berduka.
Selain itu, pihaknya mendesak Komisi VIII DPR untuk segera merancang Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, serta BNPB.
Riki berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren.
“Kami juga meminta pemerintah dan DPR menjamin hak-hak korban tragedi Al-Khoziny, termasuk santunan bagi keluarga korban, serta bantuan medis dan dukungan psikososial bagi para santri yang selamat,” katanya.