Kemenko PMK mendorong agar operasi SAR menjadi prioritas utama dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terlatih. Selain itu, percepatan penetapan status Tanggap Darurat Daerah juga didorong guna mendukung mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik.
"Selain itu, layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, logistik, dapur umum, air bersih, dan shelter aman bagi warga terdampak terus diperkuat, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan," tulis keterangan tertulis yang diterima iNews.
Untuk mengurangi risiko lanjutan dari longsor Bandung Barat, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta koordinasi teknis dengan BMKG dan PVMBG. Pemerintah daerah juga didorong melakukan pendataan cepat dan akurat serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 6–12 jam.
Dalam aspek komunikasi publik, Kemenko PMK menegaskan perlunya penyampaian informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah hoaks serta kepanikan masyarakat.
Untuk memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan efektif di lapangan, Menko PMK menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Budiono Subambang guna mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan kebutuhan warga terdampak longsor Bandung Barat tertangani secara cepat dan tepat.
"Kemenko PMK menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," tulis laporan tersebut.