BANDUNG BARAT, iNews.id -Komisi VIII DPR dan pemerintah segera membahas besaran biaya haji 2024. Pembahasan dilakukan lebih awal guna memudahkan calon jamaah haji (calhaj) melunasi biaya karena memiliki waktu lebih panjang.
“Mudah-mudahan, biaya haji bisa kami putuskan November 2023. Supaya ada waktu panjang untuk persiapan layanan kepada jamaah. Buat jamaah juga ada persiapan pelunasan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily di hadapan ratusan calhaj Kabupaten Bandung Barat saat kegiatan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (21/9/2023).
Ketua DPD Partai Golkar Jabar yang akrab disapa Kang Ace ini menyatakan, dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kemudian menggelar rapat internal dengan Kemenag, Kemenkes, maskapai, dan stakeholder lainnya. “Nanti kami bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kami tunggu usulan pemerintah lebih dulu,” ujar Kang Ace.
Kang Ace menuturkan, fungsi DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi dari menyusun atau membuat regulasi haji (Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pengelolaan Dana Haji), menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan pengawasan terhadap pelaksanaan, dan penyelenggaraannya.
Walaupun penyelenggaraan ibadah haji Indonesia meningkat dan semakin baik, tutur Kang Ace, namun terdapat beberapa temuan lapangan yang harus menjadi bahan evaluasi. Salah satunya adalah jamaah haji yang menggunakan visa ziarah.