Sekretaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan, siap memverifikasi serta validasi data siswa yang tidak lulus di sekolah negeri untuk melihat permasalahan yang ada. "Insya Allah kami akan akomodir semua. Tapi, untuk tuntutan masuk sekolah negeri tidak mungkin karena aturannya sudah jelas. Kami akan coba untuk kerja sama dengan sekolah swasta," kata Mia di Kantor Disdik Kota Bandung, Kamis (12/7/2018).
Mia mengungkapkan, persoalan PPDB 2018 lebih banyak dikeluhkan para orang tua mengenai zonasi atau jarak rumah dengan sekolah, sehingga banyak siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Selain itu, nilai akademik juga ternyata tidak menjadi salah satu persyaratan dalam sistem PPDB 2018.
"Kondisi ini akan kami periksa. Kami harus lihat aplikasinya. Terkait nilai akademik memang tidak menjadi nilai utama pada PPDB tahun ini," ujarnya.
Mia menyatakan, persoalan PPDB 2018 akan segera dievaluasi dan hasilnya akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk sistem zonasi yang banyak dikeluhkan para orang tua siswa. Dia berharap, pelaksanaan PPDB tahun selanjutnya lebih baik dari sistem penerimaan tahun ini.
"Tentu akan kami evaluasi dan hasilnya akan disampaikan ke Kemendikbud. Semoga tahun depan lebih baik lagi," kata dia.
Dia menilai, persoalan zonasi pada PPDB 2018 lebih banyak dikeluhkan para orang tua. Kondisi itu berbeda dengan sistem PPDB 2017 yang lebih banyak mengenai siswa yang banyak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) padahal mereka mampu.
Seperti diketahui, ratusan orang tua siswa kembali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan karena persoalan PPDB 2018. Para orang tua siswa ini menuntut kejelasan mengenai sistem PPDB karena banyak siswa yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat tapi tidak diterima di sekolah negeri.