BANDUNG, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat meminta bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Evaluasi PTM dilakukan menyusul meningkatnya kembali kasus Covid-19. Ombudsman meminta sekolah menggabungkan sekolah tatap muka dan jarak jauh.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dominikus Dalu S mengatakan, saran dan masukan tersebut sudah disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat, bupati serta wali kota melalui surat resmi. Hal itu sebagai upaya bersama mencegah melonjaknya pandemi Covid-19 varian Omicron khususnya di lingkungan sekolah.
Ombudsman memberikan tujuh poin masukan atas pelaksanaan PTM 100 persen. Secara umum, tujuh poin itu meminta kepala daerah mempertimbangkan pelaksanaan PTM 100 persen serta meningkatkan pengawasan Satgas Covid di sekolah. Serta mempercepat Vaksinasi bagi pelajar.
"Melakukan mix methode dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan cara PTM 50 persen dan PJJ 50 persen diatur secara proporsional. Misalnya Senin, Rabu, Jumat pelaksanaan PTM selama 3 Jam dan Selasa dan Kamis pelaksanaan PJJ, " kata dia, Senin (24/2/2022).
Dominikus meminta, Gubernur Jawa Barat, bupati, dan wali kota di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat agar tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak.