Survei IKIP di 33 provinsi lain hanya melibatkan sembilan informan ahli sedangkan Jabar melibatkan 15 informan ahli. Ini dilakukan untuk memberikan penguatan tambahan dan untuk lebih memberikan bobot objektivitas yang lebih tinggi.
"Kami menambah jumlah responden ahli menjadi 15 orang mengingat demografi Jawa Barat yang lebih banyak sehingga semua unsur masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi menilai dan mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Jabar," katanya.
Hasilnya, Provinsi Jabar pada skor total 82,93 atau kategori baik dengan rincian indikator fisik politik 82,64, ekonomi 82,51, dan hukum 81,91. Namun karena nilai itu ternyata hanya 70 persen sedangkan 30 persennya informan ahli nasional, sehingga skor Provinsi Jabar turun menjadi 78,56.
"Rinciannya skor indikator fisik politik 78,16, ekonomi 77,15, dan ekonomi 81,81. Berarti penilaian informan ahli nasional yang belum baik,” kata Ijang Faisal.
Dia mengatakan, memang baik bagi KI Pusat maupun Komisi Informasi Daerah, penyelenggaraan IKIP baru pertama kali dilaksanakan tahun ini. Karena itu, wajar jika mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama terkait metode yang digunakan. "Oleh karena itu, banyak pihak berharap ke depan bisa lebih baik lagi dan memuaskan semua pihak," ujar Ijang.