"Implementasinya ke depan seperti di Garut. Kita berharap, kurikulum antiradikalisme dan toleransi masuk ke dalam kurikulum, bagian dari mata pelajaran PPKN di Satuan Pendidikan di Disdik kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut Kadisdik Jabar, dalam mata pelajaran PPKN Sekolah Toleransi, ada pendidikan antikorupsi yang sudah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
"Saya berharap, di seluruh siswa-siswi se-Jabar itu ada tagline per harinya. Misalnya, hari Senin harus bercerita tentang kebangsaan, Selasa bercerita tentang persatuan, Rabu tentang budaya lokalnya, Kamis tentang musyawarahnya, Jumat tentang keagamaannya, Sabtu tentang berkunjung kepada orang tua atau kakek dan neneknya," tuturnya.
Karenanya, dalam implementasi Sekolah Toleransi, sikap-sikap nasionalisme dan kebangsaan itu akan diajarkan sebagai bagian dari budaya Pancasila yang harus dilakukan peserta didik. "Jadi kita akan buat tagline per hari seperti itu, menjadi bagian dari upaya kita," ucap Dedi Supandi.
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto berharap, melalui Sekolah Toleransi, generasi muda memiliki sifat-sifat yang toleran, yakni menghargai sesama, mampu bekerja sama, dan menciptakan suatu kerukunan tanpa memandang suku, bangsa, dan agama.
"Sehingga, dari sekolah inilah kader-kader toleransi selalu muncul dan menjadi pioner di masyarakat. Tentu saja ini perlu kita tularkan di sekolah-sekolah lain karena memang toleransi ini menjadi satu kekuatan untuk menjaga persatuan dalam skala mikro, keluarga, masyarakat maupun di tataran bangsa dan negara Indonesia," kata Pangdam Jaya.