BANDUNG, iNews.id - Ombudsman Perwakilan Jawa Barat merekomendasikan beberapa hal terkait dibukanya kembali Masjid Al Jabbar. Rekomendasi itu menyusul beragam persoalan yang sempat terjadi seperti masalah kemacetan, pedagang kaki lima, premanisme, dan lainnya.
Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana mengatakan, terlepas dari apresiasi terhadap action plan yang telah disusun pemprov untuk perbaikan pelayanan di Masjid Raya Al Jabbar, Ombudsman juga menyoroti beberapa hal yang perlu diselesaikan untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin terjadi berulang.
Hal pertama yang mesti mendapat perhatian adalah perbaikan dan penataan transportasi dan parkir tidak hanya cukup di dalam area Al Jabbar saja. Persoalan yang perlu diselesaikan adalah kemacetan menuju masjid yang disebabkan oleh tidak sebandingnya rasio antara lebar jalan dengan volume kendaraan yang keluar masuk menuju masjid Al Jabbar.
"Pemprov harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pengaturan transportasi di luar area Al Jabbar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Kemudian mengembangkan dukungan transportasi umum dari dan menuju Al Jabbar, mengatur jadwal kunjungan rombongan untuk menghindari penumpukan pengunjung di waktu tertentu, misalnya dengan pengaturan waktu kunjungan secara bergilir (shift) per 3 jam untuk setiap rombongan," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut dia, perlu mengantisipasi mengenai bertambahnya atau melonjaknya jumlah PKL yang telah ditetapkan. Terutama penempatan lokasi PKL dengan memperhatikan arus pengunjung yang melewati lokasi PKL, sehingga tidak ada alasan PKL harus berkeliaran karena ditempatkan di lokasi yang sepi.
"Pada aspek sarana dan petugas parkir sebelum dilakukan penertiban, perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat masih menemukan adanya fenomena tarif parkir di atas normal, belum jelasnya pengaturan kantong-kantong parkir yang dikelola oleh masyarakat, adanya kendaraan yang parkir di badan jalan padahal kondisi jalan di sekitar masjid tergolong sempit," ujarnya.