"TP2DD ini bisa menggodok beberapa kebijakan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah. Karena di sini ada berbagai institusi dan lembaga. Harapannya, digitalisasi bisa cepat terealisasi," ujar dia.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, untuk menekan kebocoran PAD pihaknya sepakat digitalisasi bisa diterapkan lebih memaksa dengan aturan khusus.
"Dalam prosesnya mesti ada sedikit paksaan. Nanti tinggal regulasinya seperti apa. Memang mesti bertahap, tapi bertarget sampai kapan digitalisasi ini bisa diterapkan secara maksimal di Jabar," katanya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, digitalisasi keuangan daerah urgen dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Karena, walaupun keuangan daerah sudah bertahun tahun disosialisasikan, namun realisasinya masih minim.
"Saat ini kan PAD mayoritas daerah di Jabar hanya sekitar 20 sampai 30 persen, sementara sisanya dari dana perimbangan. Tapi sebenarnya kalau bisa dimaksimalkan akan lebih besar lagi," kata Acuviarta.
Menurut dia, tingkat kebocoran keuangan daerah dinilai masih tinggi. Dia mencontohkan, PAD dari retribusi parkir tercatat terus menurun, sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Begitupun dengan iklan reklame yang juga dianggap terus merosot, di tengah menjamurnya media luar ruangan.
"Kalau semua saluran dimaksimalkan, termasuk salah satunya melalui keuangan digital, saya optimistis serapan PAD bisa tembus 30 hingga 40 persen. Karena, digitalisasi ini mampu menekan kebocoran," ucap dia.