“Untuk itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas agar subsidi BBM tepat sasaran. Misalnya melarang pembelian pertalite untuk mobil, alokasi pertalite hanya diperuntukan untuk motor,” kata Ahmad Jundi.
Sedangkan Ketua Umum PW Hima PUI Jabar Isep Saepulloh mengatakan, pemerintah harus bisa menganalisis baik secara sosiologis atau secara yuridis keadaan di lapangan terkait rencana penerapan kebijakan subsidi ini.
“Kami menganggap kenaikan BBM itu tidak efektif di saat kondisi ekonomi masyarakat menjerit. Lebih baik alokasi subsidi itu kebidang yang lain. Contohnya Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Isep Saepulloh.
Korwil III GMKI Jabar-Banten Andreas Simanjuntak mengatakan, GMKI Jabar setuju dengan langkah pemerintah dan siap membantu kebijakan penyesuaian subsidi BBM ini. “Kami sepakat untuk BBM ini dinaikan dengan tetap mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi silang bertujuan pada pemerataan kesenjangan sosial,” kata Andreas Simanjuntak.
Pandangan kritis datang dari Ketua PW Hima Persis Jabar Amirul Muttaqien yang memandang subsidi BBM harus tetap dikucurkan pemerintah. Namun yang perlu dilakukan dan dipikirkan adalah bagaimana subsidi ini bisa tepat sasaran ke masyarakat menengah ke bawah. “Karena kalau mengacu pada data Global Petrol Price, harga BBM di Indonesia barada di bawah Malasya dan Vietnam,” kata Amirul Muttaqien.