Untuk meningkatkan peranan perpustakaan, menurut dia, diperlukan akreditasi perpustakaan agar keberadaan sarana bacaan tersebut representatif dan menunjang kebutuhan masyarakat. Perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional, di antaranya melakukan akreditasi, sertifikasi, serta pendidikan dan pelatihan.
Menurut dia, masih sedikit perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Ini dikarenakan sejumlah hal seperti terbatasnya jumlah SDM perpustakaan yang kompeten dan profesional, keterbatasan anggaran perpustakaan, masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi, serta tingginya frekuensi perputaran pimpinan perpustakaan di daerah.
"Padahal akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu perpustakaan. Pada 2019 akreditasi dilakukan terhadap 900 perpustakaan," katanya.
Dalam akreditasi, menurutnya terdapat sejumlah penguatan seperti penyusunan pedoman, penyusunan dan revisi instrumen, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman lembaga perpustakaan. Untuk mempercepat penambahan akreditasi perpustakaan, menurutnya diperlukan sejumlah hal seperti penjadwalan, mengintensifkan koordinasi antara dinas perpustakaan provinsi dengan kabupaten/kota, sosialisasi akreditasi di pusat dan daerah, serta bekerjasama dengan organisasi profesi bidang perpustakaan.
"Serta melakukan penilaian visitasi akreditasi di dinas provinsi dan kabupaten/kota. Juga harus semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan," ucapnya.