Keempat meminta Presiden RI Joko Widodo memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai menteri di kabinetnya, bahkan harus dipecat. Saat ini, Suharso menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kabinet Indonesia Maju.
Tuntutan kelima, mendesak dewan syariah DPP PPP untuk memecat dan mendesak Suharso Monoarfa segera mundur dari jabatannya dengan sadar diri, karena telah menghina kiai.
"Kami tidak akan berhenti berjuang dan aksi hingga Suharso yang telah menghina martabat Kyai , yang menyatakan 'amplop kiai' tersebut untuk turun dari jabatannya," kata Muhamad Ari.
Pengunjuk rasa mengancam, jika Suharso tidak mundur dari jabatannya, maka PPP bakal kehilangan suara dan dukungan pemilih pada pesta demokrasi nanti.
"Jika PPP tidak mau kehilangan suara umat, tidak mau kehilangan suara rakyat, jadi, lebih baik Suharso harus dipaksa mundur oleh para dewan syariah. Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, itu kebohongan publik, hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar di medsos bahkan di media," ujar Muhamad Ari.