"Mudah mudhan vaksinasi berjalan dengan baik. Kami Kementerian BUMN dan Bio Farma menjalankan tugas sebaik-baiknya, agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik. Kami memastikan, proses izin dari BPOM, Emergency Use Authorization (EUA) dapat keluar dan tentu baru divaksin (setelah ada izin akan ada)," ujarnya.
"Jangan ada pemikiran seakan-akan kita tidak mengikuti standar dunia. Saya tekankan sejak awal, vaksin yang dilakukan pemerintah adalah yang sudah ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis," tutur Erick.
Terkait kehalalan vaksin, Erick mengatakan, diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena halal tidaknya vaksin menjadi ranah MUI. "Kami tidak akan mengklaim (halal), itu bukan tupoksi dari kami. Kami melakukan pembicaraan dengan MUI," kata Erick.