BANDUNG, iNews.id - Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) berdialog dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusuma membahas polemik pinjaman online (pinjol) Danacita untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra mengatakan, KM ITB mengajukan beberapa tuntutan yang sebelumnya disampaikan saat aksi unjuk rasa pada Senin (30/1/2024).
"Namun yang sangat disayangkan, ITB tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan kami, baik penjaminan bahwa seluruh mahasiswa tetap bisa kuliah, gak ada yang cuti dan lain sebagainya. ITB gak bisa menjamin," kata Ketua Kabinet KM ITB.
Yogi menyatakan, terkait pemutusan pinjaman online itu, ITB tidak bisa menjamin. Untuk saat ini pemutusan kerja sama dengan Danacita tidak dijadikan prioritas utama. Yang pasti, pertemuan itu menghasilkan beberapa komitmen antara mahasiswa dengan Rektor.
"Yang pertama, rektorat bersedia menjamin 182 mahasiswa jalur reguler untuk bisa melakukan pemilihan penggantian rencana studi atau mata kuliah dalam rentang waktu 27 Februari-1 Maret. Sebelumnya mereka mengalami kendala dan tenggat waktunya malam hari ini. Namun setelah kami bernegosiasi, itu akhirnya dapat diundur sehingga teman-teman (mahasiswa) diarahkan mengganti rencana studi pada waktu yang telah ditentukan, tanpa pemotongan SKS (Satuan Kredit Semester) atau pun kebijakan-kebijakan lain," papar Yogi.
Kedua, terkait transparansi kebijakan yang selama ini dipertanyakan. Sebelumnya mahasiswa menanyakan mahasiswa ini kebingungan, sehingga pada akhirnya banyak yang menjual aset.
“Berdasarkan pertemuan tadi juga kami sepakat dari pihak rektorat, harus bisa menjamin publikasi, transparansi ke depan, termasuk terkait keberlanjutan kerja sama ITB dengan Danacita. Mahasiwa meminta ITB memublikasikannya di media,” katanya.
Dia menyebutkan, jumlah mahasiswa yang terancam tidak bisa kuliah karena belum bayar UKT di kisaran 200an orang. Namun yang hanya dijamin rektorat hanya mahasiswa yang masuk dari jalur reguler.