Terkait hal tersebut Kang Dedi menilai ada dua hal yang harus dimediasikan, yakni, kepentingan warga dan perusahaan. Pertama, perusahaan sudah membayar pajak besar kepada negara. Sehingga sudah seharusnya negara menerjemahkan dengan membangun berbagai infrastruktur lingkungan.
Salah satunya dengan memberikan prioritas kesehatan bagi warga yang hidup berdampingan dengan pabrik. Misal, di kecamatan yang tak memiliki potensi pencemaran cukup disiapkan satu dokter.
Selain itu, jumlah dokter di daerah pencemaran harus ditambah empat hingga lima orang. “Negara harus hadir menyelesaikan itu,” ujarnya.
Kedua, ujar Kang Dedi, perusahaan harus membuka data dan informasi terkait permasalahan limbah. “Asumsi di masyarakat kalau hujan perusahaan buang limbah. Ini harus diluruskan benar atau tidak. Kemudian persepsi limbah sudah dibuang saat hujan, jadinya bau. Ini harus dijelaskan,” tutur Kang Dedi.
Menjawab pertanyaan warga terkait saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta tak pernah ada bau, Kang Dedi mengatakan, perlu pengelolaan tepat sehingga perusahaan harus bisa menjelaskannya secara ilmiah.