Herman menjelaskan evaluasi utama berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan karena RSHS merupakan rumah sakit milik pemerintah pusat.
Meski begitu, pemprov tetap meminta audit internal untuk menelusuri penyebab insiden.
“Harus ditelusuri, apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek,” ucapnya.
Pemprov Jabar menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya di unit ibu dan anak serta layanan kedaruratan. Kejadian ini menyangkut keselamatan masyarakat sehingga prosedur pelayanan harus benar-benar dijalankan.
Selain itu, pemerintah memastikan seluruh masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi.
“Kalau ada masyarakat yang butuh layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani. Soal administrasi, Pemprov siap membackup,” ucapnya.