BANDUNG, iNews.id - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kasus penganiayaan terhadap sejumlah ulama di Jabar. Dia berharap, TNI dan Polri bisa aktif menciptakan rasa aman.
Dia menilai, kasus penganiayaan terhadap ulama berlangsung seperti terstruktur. Setidaknya insiden penyerangan terhadap ulama di Jabar telah terjadi dua kali. Pertama, ulama sepuh Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Kiai Haji (KH) Emon Umar Basyri yang diketahui babak belar dihajar orang tak dieknal. Kedua, Komandan Brigade Persatuan Islam Indonesia (Persis) HR Prawoto yang akhirnya meninggal dunia karena dianiaya.
"Kita harus mengimbau dan meminta dengan hormat kepada TNI dan Polri karena sudah ada dua korban. Bahkan, kemarin saya juga mendapat kabar ada orang yang tertangkap karena mencari ulama di sebuah masjid. Saya kira gerakan ini terstruktur, karena itu TNI dan Polri bisa mengamankan hingga tidak terulang kembali," ucap Deddy di Kota Bandung, Senin (5/2/2018).
Deddy juga meminta masyarakat untuk tetap siaga menjaga keamanan daerahnya masing-masing bersama aparat. Terlebih, kata dia, saat menggelar acara keagamaan yang dihadiri sejumlah kiai atau ulama. Dia beraharap, tidak terulang insiden kekerasan terhadap tokoh agama.
"Kami tidak ingin terjadi lagi kasus ini. Masyarakat di daerah yang mengetahui kondisi wikayahnya sendiri. Jadi, harus tetap waspada terhadap ancaman yang terstruktur tadi," ungkapnya.
Menurutnya, jangan sampai kasus penyerangan terhadap kiai dan ulama dikembangkan menjadi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bakal calon gubernur Jabar tidak ingin isu tersebut kembali muncul.
"Jangan sampai ini diperluas menjadi isu PKI apalagi jelang pilkada. Karena itu, TNI dan Polisi harus tetap waspada," ujarnya.
Namun, Deddy enggan berkomentar jika kasus penganiayaan ulama dikaitkan dengan sebagai upaya mengacaukan pelaksanaan Pilgub Jabar. "Saya tidak bisa memastikan, apakah ini berkaitan dengan pilgub. Kalau ada gangguan keamanan berarti ada gangguan juga terhadap pilkada," ujarnya.