Surat itu meminta gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan Perpres No. 86/2021 tentang DBON dan Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.
"Delapan kepala pemerintah daerah yang hadir ini telah membuat pelayanan kepemudaan sebelum surat Mendagri 18 Agustus itu keluar. Jadi, kalau setelah 18 Agustus memang sudah kewajiban jadi bukan spesial lagi tapi beliau-beliau ini spesial," kata Dito dalam pidatonya.
Ridwan Kamil mengaku senang mendapat apresiasi dari Kemenpora. Menurutnya, inisiatif yang dilakukannya itu merupakan bukti keberpihakannya terhadap kemajuan kepemudaan di Jawa Barat.
“Kalau dari Jawa Barat tentu kita mengapresiasi acara ini, kami berbahagia karena memang Rencana Aksi Daerah Kepemudaan itu artinya kami mereformasi keberpihakan anggaran desain besar kepemudaan sebelum ada perintah dari Kemendagri kita sudah melakukan dan ternyata ada delapan daerah yang sudah melakukannya,” ujar Ridwan Kamil.
Lebih lanjut, gubernur berusia 51 tahun itu menitipkan pesan kepada Menpora Dito. Dia ingin program-program kepemudaan lebih digaungkan lagi oleh Kemenpora agar bisa sehebat program-program keolahragaan yang selama ini selalu menjadi sorotan utama.
“Kepemudaan juga penting, saya titip ke mas menteri, karena biasanya yang lebih terdengar kan olahraganya. Nah mudah2an di era mas menteri, kepemudaannya juga se-heboh, sementereng, sehebat olahraganya,” ucapnya.