"Disayangkan. Ini yang datang tuh anak-anak kecil SMP yang memang perlu juga. Anak-anak SMA ke mana ini yang tentunya apakah gak diundang? Apakah hari Minggu? Inilah akibat dari persoalan tanggung jawab pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat yang tidak nyambung," kata Bupati Sukabumi, Minggu (1/10/2023).
Dia menegaskan pentingnya keterlibatan SMA dalam peringatan Hari Kesakstian Pancasila sebagai momen penting untuk menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara yang diakui. Namun, dia mengungkapkan bahwa banyak siswa SMA tidak hadir dalam acara tersebut.
Bupati Sukabumi juga mencatat bahwa aturan perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan telah menyebabkan perbedaan dalam tanggung jawab antara berbagai tingkat pendidikan, termasuk SMA, SMP, dan SD. Hal ini menyebabkan kepala sekolah SMA merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti upacara seperti Hari Kesaktian Pancasila.
"Saya contohkan, waktu saya masih jadi Ka Kwarcab, SMA, SMK masih di bawah pengendalian dinas pendidikan itu kepala sekolah sekolah SMK SMA itu ketika kegiatan Pramuka itu konsen. Ketika saya datang pun sebagai Ka kwarcab bukan sebagai wakil bupati atau bupati mereka luar biasa. Hari ini anda bisa lihat, cek ke SMA, SMK itu seperti mereka pura-pura tidak mau menerima pimpinan daerah, karena merasa tanggung jawabnya ada di provinsi," ujar dia.
Dia mengatakan, pihaknya sudah meminta tidak ada lagi perbedaaan pengawasan jenjang SMA SMK SMP SD. Kalau perguruan tinggi tidaklah masalah. "Paling penting anak-anak yang perlu didoktrin ideologi pancasila itu SMA, SMP itu," tutur Marwan Hamami.