"Saya tidak ingin lagi ada kuli atau sopir tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan baku tambang yang murah tidak boleh lagi menjadi sumber kesengsaraan rakyat," tuturnya.
Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan menata kembali seluruh sistem pertambangan, termasuk distribusi pajak, perizinan, tata kelola jalan, serta pengawasan lingkungan.
Selanjutnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Rudy Susmanto menjelaskan bahwa Pemkab Bogor telah menyiapkan rancangan anggaran pembebasan lahan jalan khusus tambang senilai sekitar Rp100 miliar yang masuk dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami sudah siapkan anggaran untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang dalam rancangan APBD 2026 sebesar kurang lebih Rp100 miliar. Saat ini proses appraisal sedang berjalan dan diharapkan dapat selesai pada akhir tahun ini,” ucap Bupati Bogor