BANDUNG BARAT, iNews.id - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebutkan defisit anggaran bukan penyebab kebijakan pemangkasan gaji tenaga honorer atau pekerja non-ASN. Kebijakan tersebut ternyata telah direncanakan sejak awal.
Alasannya sebagai langkah mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program Rencana Pepmbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Perlu ada pemangkasan anggaran dan salah satunya untuk tenaga honorer. Artinya besaran honor itu adalah rasionalitas dan efektivitas," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapelitbangda KBB, Dewi Nur Anggraeni, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, memang tidak ada disebutkan pagu gaji tersebut untuk sembilan bulan. Tapi sesuai kebutuhan dari perangkat daerah untuk mendukung pencapaian target dan kegiatannya di tahun 2022, maka memang jika mengacu kepada tahun sebelumnya, besaran angkanya hanya di sembilan bulan.
Mesti mengakui ada rasionalisasi anggaran untuk pekerja non-ASN, Bapelitbangda berkilah bahwa pihaknya yang mengetuk palu sembilan bulan gaji tahun 2022 untuk honorer. Sebab kebijakan tersebut ada di ranah masing-masing OPD dan perjanjian pekerja honorer dengan masing-masing perangkat daerahnya tidak dengan Bapelitbangda.