BANDUNG, iNews.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar ke Tegalluar hanya sebatas wacana. Rencana ini pertama kali muncul saat Ridwan Kami menjabat sebagai Gubernur Jabar.
Wacana pemindahan pusat pemerintahan ini untuk konektivitas karena ada Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, pembahasan soal pemindahan pusat pemerintahan tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bahkan, sebelum masa jabatan Ridwan Kamil habis tidak ada pembahasan soal hal itu.
"Nah, sampai sejauh ini, sampai terakhir RK berhenti kemarin, itu belum ada pembahasan tindak lanjut. Jadi, kita juga masih menunggu kebijakan ke depan," ucap Iendra, Sabtu (7/10/2023).
Iendra mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar ke Tegalluar ini perlu kajian yang lebih mendalam.
"Belum. Untuk jangka pendek apalagi tidak ada. Ini kita masih membahas. Nah, tentunya saya pikir nanti ini perlu ada pembahasan lebih dalam," ujarnya.
Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa rencana pemindahan ini belum masuk RPJPD. Salah satunya pada saat pembahasan ini harus dilakukan bersama dengan DPRD.
"Ini saya kira perlu ada pendapat politis ya. Nanti mungkin dengan teman-teman DPRD, ya pada saat membahas perda RPJPD," ujarnya.