KARAWANG, iNews.id - Banyak jabatan kosong setingkat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Karawang. Terdapat 10 jabatan harus dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yaitu 8 kepala dinas dan 2 dari BUMD.
Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terganggu karena Plt memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika), Eka Yusuf, banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkab Karawang merupakan potret kesemrawutan dari pemerintahan yang dipimpin Bupati Cellica dan Wakil Bupati Aep Syaepuloh.
"Mereka membiarkan jabatan kosong tejadi hingga setahun lebih. Yang lebih parah lagi justru jabatan penting seperti Dinas Pendidikan, PUPR atau PRKP yang bersentuhan dengan masyarakat dibiarkan kosong sehingga pelayanan tidak maksimal," kata Eka Yusuf, Senin (31/7/2023).
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah menjadikan kekosongan jabatan menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Namun itu tidak dilakukan malah dibiarkan tetap kosong seakan tidak ada pejabat yang mampu mengisi kekosongan tersebut.
"Bukan tidak ada pejabat yang mampu mengisi kekosongan. Namun karena bupati dan wabupnya sibuk dengan urusan pencalonan. Bupati sibuk nyaleg sedangkan wabup nyalon jadi bupati jadi mereka sudah tidak fokus," ujarnya.