BANDUNG, iNews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai melakukan efisiensi anggaran hingga akhir tahun. Hal ini imbas dari ditolaknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui sudah memprediksi imbas yang terjadi dari penolakan APBD-P 2018. Salah satunya, yang dirasakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB). Hal ini lantaran anggaran gaji personel Diskar PB, serta operasional bahan bakar minyak (BBM) kendaraan baru tercover dalam APBD-P tersebut.
"Imbasnya memang cukup banyak. Seperti kebutuhan BBM untuk operasional armada damkar dan honor petugas," kata Yana di Kota Bandung, Senin (5/11/2018).
Menurutnya, solusi terdekat yang bisa dilakukan Pemkot Bandung untuk mengatasi persoalan itu yakni dengan pergeseran anggaran. Pihaknya segera berkoordinasi menentukan pos-pos anggaran yang bisa digeser untuk menutupi biaya operasional dinas tersebut.
"Mudah-mudahan hari ini kami bisa selesaikan untuk pergeseran anggaran. Di sini kita bicara skala prioritas. Mana yang mungkin bisa digeser akan digeser. Jadi ya, harus ada yang mau mengalah," ujarnya.
Kendati demikian Yana mengungkapkan, Pemkot Bandung akan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Karena hal ini menjadi prioritas pemerintah. "Yang penting semangat pelayanan publik tidak terganggu. Itu prioritas kami," ucapnya.
Diketahui, usulan APBD-P 2018 Kota Bandung ditolak Pemrov Jabar akibat keterlambatan batas waktu. Persoalan ini dinilai sejumlah pihak akan menjadi pekerjaan berat bagi pemkot dalam menjalankan roda pemerintahan.