Pihaknya masih akan melihat dulu potensi pendapatan daerah, jika sudah stabil dan di kas daerah uangnya ada maka akan segera dicairkan. Saat ini sedang dilakukan penghematan anggaran dari kegiatan atau kontrak yang tidak masuk skala prioritas, sebab untuk tukin butuh anggaran sekitar Rp12 miliar.
"Perlu pengendalian pelaksanaan kegiatan di luar belanja yang bersumber dari DAK Fisik, DBHCHT dan Bantuan Keuangan. Jadi tukin hanya tertunda saja, karena sekarang lebih ke pencairan untuk kegiatan darurat saja," ujarnya.