BANDUNG, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung memeriksa delapan kepala dinas terkait kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Wakil Wali (Wawali) Kota Bandung Erwin. Penyidik Kejari juga memeriksa kepala bagian dan kepala seksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, ASN Pemkot Bandung wajib mengikuti proses hukum jika dipanggil aparat penegak hukum.
"Kepala (dinas) sekitar delapan orang sudah dipanggil. Itu kepala OPD ya. Ada juga kabag dan kabid," ujar Iskandar di Balai Kota Bandung dilansir dari bandungraya.inews.id, Senin (3/11/2025).
Sekda menuturkan, pemkot belum akan memberikan pendampingan hukum sebab masih dalam kategori saksi. Pemkot juga belum tahu materi kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejari Kota Bandung itu.
Dia menegaskan, Pemkot Bandung akan mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan kejaksaan. "Kami dari kalangan ASN sesuai arahan pak wali kota (Muhammad Farhan) harus mengikuti aturan. Jadi apa pun yang sedang berjalan (penyidikan kasus dugaan korupsi) tidak ada yang boleh melanggar," kata Sekda.
Dia membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa kantor termasuk di Dinas Sumber Daya Manusia dan Bina Marga.
"Saya arahkan untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sekali lagi ini masih dalam taraf saksi, jadi saya pikir jangan disikapi terlalu berlebihan," tutur Sekda.
Iskandar menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh proses hukum kasus dugaan korupsi yang sedang disidik kejari.
Sebelumnya, Kejari Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin terkait kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung.