Dia memahami tugas utama pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Baginya, masyarakat tidak boleh sulit mendapatkan informasi yang terukur. Namun, tetap perlu dibatasi juga dengan aturan.
"Keterbukaan informasi publik itu bukan semua informasi harus dipublikasikan. Oleh karena itu, upaya kita untuk lebih meningkatkan pelayanan termasuk pengaduan menjadi penting. Dari analisis berita dan pengaduan, kita sudah sepakat ini harus direspons dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Bambang berharap, ke depannya level kecamatan dan kelurahan bisa diberikan mandatori untuk mengakses pelayanan informasi secara langsung.
"Dengan diskusi melalui monitoring ini, semoga masukan dari Komisi Informasi bisa lebih menyempurnakan hal yang sudah kami lakukan di Kota Bandung. Sehingga layanan untuk masyarakat bisa semakin meningkat," ucap Bambang.