Video Pembukaan Pameran Otomotif IIMS 2019 Meski vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, tutur Airlangga, pelaksanaan vaksinasi tetap harus melewati tahapan evaluasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Hal ini untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk aspek kehalalannya.
Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi, juga dilakukan secara bertahap, dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang diatur secara teknis oleh Menteri Kesehatan Agus Terawan.
Pengadaan vaksin ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020. Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan dilengakpi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 tahun 2020 tentang penugasan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin Covid-19 serta Keputusan Menteri Kesehatan No 9860 tentang penetapan jenis vaksin Covid-19.
“Di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi yaitu vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat,” tutur Airlangga.
Aturan rinci untuk kedua skema tersebut menurut Airlangga akan segera diterbitkan dalam tempo satu hingga dua minggu ke depan.
“Dengan terus menerapkan Kedisiplinan dalam protokol kesehatan melalui 3 M dan 3T, maka pelaksanaan vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi kita untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas serta untuk menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.