BANDUNG, iNews.id – 1.000 ulama di Jawa Barat mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Pesantren. Perpres itu dinilai sangat penting agar fungsi pendidikan serta ekonomi di pesantren memiliki landasan hukum yang jelas terutama ketika mendapat berbagai bantuan dari pemerintah daerah.
Desakan tersebut muncul usai 1.000 ulama di Jawa Barat berkumpul secara daring dalam sebuah diskusi yang diinisiasi DPW PKB Jabar di kawasan Jalan Banteng Kota Bandung, Minggu (26/7/2020).
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, di Jawa Barat banyak pesantren yang perlu mendapatkan afirmasi secara legal dan keberpihakan secara jelas. Hal itu yang mendasari pemprov dan DPRD jabar membuat perda pesantren.
“Perpres pesantren dinilai sangat penting untuk segera dibuat Presiden Jokowi agar fungsi pendidikan serta ekonomi di pesantren memiliki landasan hukum yang jelas terutama ketika mendapat berbagai program bantuan dari pemerintah daerah,” katanya.
Hingga kini, baru dua daerah yang mempunyai raperda pesantren yakni Aceh dan Jabar. Damun dua daerah itu belum melegalkan perda tersebut karena masih menunggu landasan hukum dari perpres dan peraturan Kementerian Agama.