DENPASAR, iNews.id - Sejumlah elemen masyarakat Bali menolak pelaksanaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan berlangsung di kawasan Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada 24-25 Agustus 2024.
Penolakan tersebut lantaran Muktamar PKB dianggap berpotensi rusuh sehingga mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Berbagai elemen masyarakat Bali yang menolak Muktamar PKB itu yakni, pemuda pariwisata, budayawan, hingga forum pemuda Bali. Penolakan tersebut disuarakan melalui pernyataan sikap.
Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali, Anak Agung Bramantara mengatakan, ada beberapa pernyataan sikap terkait penolakan Muktamar PKB.
Pertama, mendesak pemerintah daerah dan Polda Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.
“Ketiga, mendesak pihak terkait agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKN yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua,” katanya.
Dia mengatakan, momentum pelaksanaan Muktamar PKB di Bali juga dirasa kurang tepat karena di saat yang sama organisasi Nahdlatul Ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali.
Jika terjadi gesekan, tentu dapat mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat Bali.
Tokoh masyarakat Bali, Daniar Trisasongko mengatakan, masyarakat beranggapan akan lebih baik jika persoalan internal diselesaikan dulu.
“Jika muktamar tetap dipaksakan untuk dilaksanakan di Bali, akan berdampak pada pariwisata bali dan ekonomi nasional secara umum,” katanya.