Mengingat, bagaimanapun juga banyak hal-hal dijumpai berupa vila, pembangunan restoran dan sebagainya yang memang diluar dari ketentuan. Tapi, itu jika dihabisi semuanya, maka hal itu juga kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Badung, karena di sana ada sektor pajak.
"Selain itu, juga sisi kemanusiaan di sana, termasuk tenaga kerja. Nah, hal itu perlu kita lindungi, karena itu juga warga Badung dan warga Bali tetap kita harus lindungi," tuturnya.
Terkait Pantai Bingin itu, lanjutnya, hal itu usulan dari rekan-rekan DPRD Badung yang tetap menjadi kebijakan Pemerintah Bali. "Selama ini yang terjadi di Pantai Bingin adalah tidak adanya kontrak kerja antara pihak Pemerintah dan pihak pengelola di sana," katanya.