Lebih lanjut, kata Firlana Ismayadin, ini adalah upaya bersama sebuah bentuk kolaboratif KPK memberikan peluang percontohan kabupaten/kota antikorupsi yang pertama dilakukan pada 2024, dan mudah-mudahan yang terbaik yang bisa didapatkan di Kabupaten Badung
"Setelah kita melakukan sesi diskusi pertama di kantor Bupati Badung lalu kemudian melakukan sesi cek lapangan dan untuk pertama kita telah melaksanakan cek fisik ke mal pelayanan publik yang ada di lingkungan Kabupaten Badung. Dilanjutkan pertemuan ke Command Center Badung untuk melihat bagaimana proses pengupayaan manfaat teknologi informasi untuk pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Badung,” tutunya.
Firlana berharap kepada kabupaten yang diobservasi menjadi upaya bersama, bukan soal menang kalah, sekali lagi ini bukan kompetisi lomba. Ini merupakan pendidikan antikorupsi mengajak transerta masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam gerakan pemberantasan korupsi.
“Sekali lagi ini adalah bagian dari upaya kami baik KPK kemudian stakeholder dan kementerian-kementerian yang membantu kami menyusun komponen dan indikator. Sekali lagi ini adalah upaya bersama dalam gerakan anti korupsi bahwa nantinya akan terwujud desa, kecamatan, kabupaten/kota yang tujuannya adalah menjadi Indonesia Emas di tahun 2045,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Suryanit berharap, mudah-mudahan dari observasi ini bisa memberikan hasil yang terbaik sehingga bisa melangkah ke tahap berikutnya. “Apabila terpilih menjadi kabupaten percontohan antikorupsi. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menyejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Badung,” katanya.