Bupati Giri Prasta juga menjelaskan bahwa pendataan terhadap tanah negara yang bebas atau kosong tersebut agar tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, tanah kosong tersebut merupakan aset daerah bukan aset pribadi atau perseorangan, yang nantinya juga aset ini bisa menambah pendapatan asli daerah.
“Negara dalam hal ini pemerintah daerah harus hadir untuk melindungi aset-aset ini, agar tata kelola ini berjalan dengan baik. Untuk penyelesaian hal ini harus kami harus koordinasikan juga dengan organisasi vertikal dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Kantah Kabupaten Badung. Karena kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika dikerjakan dengan bersama-sama,” ucapnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I Wayan Sukiana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Badung dalam hal ini Bapak Bupati Badung, karena telah berkoordinasi dengan Kantah Kabupaten Badung terkait dengan permasalahan tanah negara yang ada di Wilayah Kabupaten Badung ini.
“Semoga dengan pertemuan ini serta arahan dari Bapak Bupati, kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Jika sudah dilakukan pendataan serta pengukuran oleh Pemerintah Kabupaten Badung, sebagai langkah awal dalam melindungi tanah negara bebas atau kosong tersebut, boleh dipasangkan papan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Badung,” katanya.