"Sebelum adanya konsesi HTI itu masyarakat sudah bercocok tanam dan sudah membangun perkebunan masyarakat yang konsesi 66.000 hektare itu," ujarnya.
Mewakili masyarakat, Rudi meminta pemerintah serius menanggapi keluhan ribuan masyarakat ini. Sebab, apabila terus dibiarkan akan berpotensi terjadi konflik.
"Kami hadir kali ini tidak mau rekomendasi-rekomendasai tanpa tindakan nyata. Hari ini kami mendesak agar diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, kalau dipaksakan secara terus menerus konflik akan terjadi di Bangka Barat ini," tuturnya.
Saat aksi unjuk rasa berlangsung, sebanyak 60 perwakilan warga diminta masuk ke dalam Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada unsur forkopimda dan sejumlah anggota DPRD. Namun saying, saat itu pihak manajemen PT BRS tidak hadir.
Rapat dengar pendapat perwakilan masyarakat dengan unsur Forkopimda Bangka Barat itu berakhir sekitar pukul 12.10 WIB. Ribuan massa yang hadir kemudian membubarkan diri dan kembali ke daerahnya masing-masing.