Pada pointer pertama dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi Kementerian PUPR dengan Kemensetneg dan Kemenko Bidang Perekonomian serta keuangan negara, maka penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada DWG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan.
Pada pointer pertama dalam surat tersebut bukan membatalkan DWG G20 di Belitung, tetapi itu ditujukan untuk Kementerian PUPR terkait skema pendanaan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung acara internasional tersebut.
"Surat itu hanya memastikan perpres tidak perlu dilakukan khusus untuk substansi Kementerian PUPR, bukan dimaksud membatalkan G20 di Belitung," katanya.