Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, gubernur akan menurunkan tim dari lingkungan hidup untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sesuai yang disampaikan masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga akan menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
"Jadi kami harus turunkan tim dulu, harus diteliti dulu limbahnya, terus dicek airnya. Intinya ketika di luar ambang batas maka kami bisa masuk ke persoalannya. Cuma aspirasi ini lewat kalian lah yang menyampaikan, jangan diwakili yang lain," ucap Erzaldi.
Salah satu perwakilan masyarakat matras, Acoi mengatakan, aktivitas eksplorasi KIP telah membuat dampak buruk bagi masyarakat pesisir terutama nelayan. Ia meminta gubernur untuk mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT Timah Tbk.
"Harapannya nelayan di sini cuma satu, bebas dari aktivitas tambang yang limbahnya menyebabkan sedimentasi dan lumpur," ujar Acoi.
Masyarakat mengaku tidak mengetahui sebelumnya akan didatangi gubernur secara tiba-tiba. Mereka berharap kehadiran orang nomor satu di Babel itu, membawa harapan baru bagi nelayan.
"Kami berharap kehadiran gubernur dapat membantu menghentikan aktivitas KIP di Perairan Matras," katanya.