“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” ujarnya.
Tiga tujuan tersebut selaras dengan prioritas 1 G20 Development Working Group (DWG) yakni Strengthening Recovery from the Covid-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the Three Key Pillars of Micro, Small, Medium Enterprises, Adaptive Social Protection, Low Carbon Green and Blue Economies.
Prioritas tersebut menjadi fondasi bagi salah satu deliverables dalam DMM 2022, yakni the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS).
Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang rendah karbon di negara berkembang. Terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.
Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia dengan dukungan dari mitra lokal dan internasional, termasuk UN Resident Coordinator, International Labour Organization, UN Environment Programme, ARISE+ Indonesia, dan EcoNusa Foundation.
Peta jalan tersebut untuk menjembatani transisi ke ekonomi biru yang lebih berkelanjutan, melalui konservasi dan penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang bertanggung jawab untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang. Selain itu, juga menjadi pedoman kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, termasuk harapan untuk keluar dari middle income trap sebelum 2045.