"Di sini kami mengambil peran penting untuk membuat proyek perubahan dengan judul peran kejaksaan dalam meningkatkan PAD melalui kerja sama, guna pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Menurutnya, tim kejaksaan yang tergabung dalam Pendekar itu telah mencoba membuat strategi baik dari kesiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tentunya dengan berpegang pada aturan yang berlaku.
"Tim kami akan berkolaborasi dengan tim Bakuda Pemkot Pangkalpinang, sehingga teman - teman pelaku usaha atau wajib pajak ini nyaman membayar pajak daerah," ucapnya.
Ia menegaskan, pejuang PAD bukan hanya dari kejaksaan atau Pemkot, tetapi juga para pelaku usaha jika mereka taat akan pajak.
"Dengan membayar pajak, kita telah mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yaitu nilai kegotongroyongan dan kebersamaan," tuturnya.
Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang menargetkan Rp79 miliar PAD di tahun 2021 ini. Namun hampir di pertengahan tahun, realiasi target tersebut baru menyentuh angka 30 persen.
"Inovasi Kejari bersama Bakuda ini, menjadi pemecah kebuntuan. Sebab, kita diminta meningkatkan PAD, tetapi kondisi dalam Covid-19 seperti saat ini. Semoga dengan Pendekar ini bisa menyerap Rp79 miliar target PAD kita yang baru tercapai 30 persen," kata Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil.