Dia akhirnya membuat keputusan tetap berada di Myanmar dalam memimpin kampanye demokrasi. Meskipun militer sempat membebaskannya membolehkan pergi, Suu Kyi khawatir tidak akan diizinkan kembali.
Hadiah Nobel Perdamaian diraihnya pada 1991. Namun dia tak bisa mengambilnya secara langsung, melainkan diwakilkan putra tertuanya, Alexander Aris. Pada Agustus 2011, Suu Kyi mengadakan pertemuan pertamanya dengan Presiden Myanmar Thein Sein.
Dalam kemenangan NLD pada 2015, Suu Kyi mulai berkuasa dan berniat mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing, dan mengurangi peran tentara dalam politik. Dia juga berjanji kepada sekutu Barat untuk mengatasi penderitaan muslim Rohingya, membentuk komisi penasihat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.
Sehari setelah laporan Annan dirilis pada Agustus 2017, yang menyarankan perubahan besar-besaran, militan Rohingya menyerang pasukan keamanan di negara bagian Rakhine. Militer Myanmar melakukan tindakan tegas berujung pada pembakaran ratusan desa dan pembunuhan. Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyebutnya sebagai genosida.
Dalam insiden itu, Suu Kyi membela militer. Dia menuding ada aksi ‘teroris’ yang tak banyak dilihat publik.