Selain itu, model pengadaan logistik saat ini semakin baik dengan adanya katalog elektronik dan tidak lagi secara langsung. Ini mempengaruhi harga yang lebih murah, salah satunya pengadaan surat suara.
"Untuk surat suara pada awalnya dianggarkan sebesar Rp1.500 per lembar karena berdasarkan pelaksanaan Pilkada 2015. Namun realisasinya hanya Rp150 per lembar. Jadi ada penghematan 90 persen," katanya.
Pada pelaksanaan Pilkada 2020 juga tidak terjadi sengketa pemilu dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Maka anggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah disiapkan juga tidak terpakai.